Home »

 
 

Tupoksi

 
 

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang koordinasi pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu.

 

Fungsi :

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi perijinan pola satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Waalikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Penerimaan permohonan perizinan, pelaksanaan pelayanan dan pengenaan retribusi di bidang perizinan pola satu pintu.
  3. Pemberian pertimbangan kepada walikota dalam pengambilan keputusan, pemberian atau penolakan di bidang perizinan pola satu pintu.
  4. Pengelolaan unsur ketatausahaan yang meliputi kepegawaian keuangan, rumah tangga dan perlengkapan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya sesuai perintah atasan.

 

Rincian tugas Pokok dan Fungsi KPPT Kota Bima

Bagian Pertama : Kepala Kantor Pelayanan perizinan terpadu

  1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima dipimpin oleh seorang kepala kantor mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang koordniasi pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor pelayanan perizinan terpadu mempunyai fungsi :
  3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi perijinan pola satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Penerimaan permohonan perizinan, pelaksanaan pelayanan dan pengenaan retribusi dibidang perijinan pola satu pintu;
  5. Pemberian pertimbangan kepada Walikota dalam pengambilan keputusan, pemberian atau penolakan dibidang perijinan pola satu pintu;
  6. Pengelolaan unsur ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian kedua : Sub Bagian Tata Usaha

  1. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pembinaan teknis dan pelayanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  3. Penyusunan rencana dan program kerja kantor;
  4. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
  5. Pengelolaan unsur ketata usahaan meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  6. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup kantor;
  7. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga : Seksi Pendataan dan Penetapan

  1. Seksi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala seksi, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pembinaan teknis, pengkoordinasian pendataan dan penetapan perijinan;
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan penetapan mempunyai tugas :
  3. Penyusunan rencana program kerja seksi;
  4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis dibidang pendataan dan penetapan;
  5. Penyusunan, pemantapan dan penilaian persyaratan pendataan dan penetapan;
  6. Pelaksanaan pendataan dan penetapan;
  7. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendataan dan penetapan;
  8. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat : Kasi Pelayanan Perijinan

  1. Seksi Pelayanan Perizinan dipimpinoleh seorang Kepala seksi, mempunyai tugas memimpin, merencanakan , mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bawahan dalam melaksanakan pembinaan teknis, pengkoordinasian pelayanan perijinan yang meliputi :

a. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Izin HO;
c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
d. Surat ijin lokasi;
e. Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK);
f. Surat Ijin Trayek Kendaraan Umum;
g. Perizinan Lainnya berdasarkan kebijakan Walikota;
h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
j. Surat Penerbitan Akte Pendirian Koperasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan perizinan mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi;
b. Penyusunan prosedur dan tata cara pelayanan perijinan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis dibidang perijinan;
d. Penyusunan , pemantapan dan penilaian persyaratan permohonan perijinan;
e. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan ketata usahaan;
f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kelima : Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

  1. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan evaluasi dan penyuluhan perijinan.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program seksi;
b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.