Home »

 
 

Regulasi

 
 
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  3. Undang_undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188).
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 4 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah Kota Bima;
  1. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4);
  1. Peraturan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004 tentang Penetapan mekanisme pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu Kota Bima.
  1. Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu;
  1. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima;
  1. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima.